MENGIKUTI AGENDA PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA DAN PEMBUATAN SURAT KUASA


    Pada tanggal 15 Mei 2025 pukul 11.50 WITA kami mahasiswa magang mendampingi persidangan yang akan dilakukan oleh Bapak Firmansyah, S.H selaku Kuasa Hukum dari pihak Penggugat dengan inisial IPDKU yang merupakan salah satu klien di Kantor Pengacara Firmansyah, S.H (LBH Barisan Rakyat Merdeka) dengan kasus perceraian. Persidangan tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja yang beralamat di JL. Kartini, No. 2, Singaraja, Kaliuntu, Buleleng, Bali tepatnya di Ruang Sidang Kartika dengan agenda Sidang Pertama. Agenda sidang pertama dalam hukum acara perdata memiliki fungsi penting sebagai tahap pemeriksaan pendahuluan untuk memastikan kehadiran para pihak serta memverifikasi kelengkapan dan keabsahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR apabila pada sidang pertama para pihak hadir maka majelis hakim akan memberikan kesempatan untuk menempuh upaya perdamaian sebagai amanat asas kekeluargaan dalam perkara perceraian. Apabila perdamaian tidak tercapai maka sidang akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya seperti pembacaan gugatan jawaban replik duplik hingga pembuktian. Kehadiran kuasa hukum dalam sidang ini juga menunjukkan pelaksanaan prinsip perwakilan hukum yang sah sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR yang menyatakan bahwa setiap pihak dalam perkara perdata dapat mewakilkan kepentingannya kepada seorang kuasa.


Pada tanggal 16 Mei 2025 kami mahasiswa magang melakukan kegiatan pembuatan Surat Kuasa untuk keperluan pendampingan klien kami ke Kepolisian dan juga BNN Singaraja dengan inisial yaitu MI. Dalam praktik hukum Surat Kuasa merupakan dokumen formal yang memberikan legitimasi kepada kuasa hukum untuk mewakili kepentingan hukum klien baik dalam proses penyelidikan penyidikan maupun tahapan lainnya. Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atas nama pemberi kuasa. Surat Kuasa juga harus memenuhi syarat formil yaitu dibuat secara tertulis memuat identitas lengkap para pihak ruang lingkup kuasa dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa. Tanpa adanya Surat Kuasa yang sah maka tindakan pendampingan hukum tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat dinilai sebagai tidak sah dalam proses peradilan pidana maupun administratif.  



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gambar
  PENERJUNAN MAHASISWA MAGANG UNDIKSHA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025 KANTOR PENGACARA FIRMANSYAH, S.H (LBH BARISAN RAKYAT MERDEKA)   Penerjunan Mahasiswa Magang Undiksha Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dilakukan melalui zoom pada hari Selasa, 04 Maret 2025 pukul 10.00 WITA yang turut dihadiri oleh mahasiswa magang dan juga mentor mahasiswa peserta magang reguler dari masing-masing instansi magang. Magang merupakan suatu pengalaman praktis bagi mahasiswa untuk dapat memperdalam pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan dan juga memberikan kesempatan untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang nyata. Dalam program magang mahasiswa tidak hanya belajar tentang teori, tetapi juga berinteraksi langsung dengan lingkungan profesional, memahami proses kerja, dan berkontribusi dalam berbagai proyek atau tugas yang relevan dengan bidang studi mahasiswa. Melalui magang mahasiswa dapat melihat langsu...
Baca selengkapnya
Gambar
  MEMBANGUN PENGETAHUAN HUKUM : PELATIHAN PEMBUATAN SURAT KUASA DAN IKUT SERTA DALAM MENGHADIRI SIDANG DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA Pelaksanaan kegiatan Magang Undiksha Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 pada minggu kedua di Kantor Pengacara Firmansyah, S.H (LBH Barisan Rakyat Merdeka) hari Senin, 10 Maret 2025 diisi dengan agenda pelatihan dan bimbingan dalam penyusunan berkas/dokumen gugatan perihal kasus cerai talak dengan inisial pihak Pemohon yaitu SBD dan didampingi langsung oleh mentor kami yaitu Rezha Fitriansyah. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istrinya di hadapan pengadilan agama. Talak merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya sesuai dengan hukum Islam, namun pelaksanaannya harus tetap melalui proses hukum yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, khususnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)....
Baca selengkapnya
Gambar
  PENGINPUTAN DATA PELAKSANA KE SISTEM SID BANKUM      Pada tanggal 26 Mei 2025 kami mahasiswa magang melakukan kegiatan pengisian data pelaksana bantuan hukum di sistem Sid Bankum. Kegiatan ini merupakan bagian dari kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh setiap Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi dalam rangka pelaporan kegiatan layanan hukum melalui sistem Sid Bankum. Pengisian data ini mencakup identitas advokat atau paralegal yang terlibat secara langsung dalam pemberian bantuan hukum kepada klien serta uraian singkat mengenai jenis layanan hukum yang diberikan. Langkah ini penting guna mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan bantuan hukum. Dengan menginput data pelaksana secara tepat dan akurat maka sistem Sid Bankum dapat merekam jejak pelaksanaan bantuan hukum secara real time sekaligus menjadi alat evaluasi kinerja lembaga serta bukti pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan hukum yang bersumber dari anggaran ne...
Baca selengkapnya